PEREKONOMIAN INDONESIA

BAB 1

Sistem ekonomi Indonesia

adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah.

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.

Pengertian ekonomi

Sistem Ekonomi jika ditinjau lebih jauh maka akan beragam sekali macam-macamnya karena beragam pula negara yang menerapkannya. Untuk ulasan kali ini akan membahas tentang Pengertian Sistem Ekonomi dan Jenisnya yang diterapkan oleh beberapa negara.

Arti Sistem berasal dari kata “sytema” yang dalam bahasa Yunani memiliki arti “Seluruh dari berbagai macam bagian”. Pengertian dari sistem menurut beberapa para ahli antara lain :

C.W. Churchman

“Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian yang di koordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan “.

L. James Havery

Menurutnya “Sistem adalah prosedur logis dan rasional guna merancang suatu dari rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud guna sebagai suatu kesatuan di dalam mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan”.

Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi merupakan suatu proses penerapan yang berhubungan serta memiliki interakasi yang dapat di kembangkan oleh masyarakat dengan memiliki ciri dan identitas tersendiri.
Terdapat empat sistem ekonomi, dibawah ini merupakan macam dari sistem ekonomi :

1.      Sistem Ekonomi Tradisional

2.      Sistem Ekonomi Sosialis atau Terpusat

3.      Sistem Ekonomi Bebas atau Liberal

4.      Sistem Ekonomi Campuran

5.      Sistem Ekonomi Tradisional

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem tersebut mempunyai sebuah tradisi aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan secara turun- temurun. Serta masyarakat tetap dapat menjagga nilai dari budaya setempat, sehingga kegiatan ekonominya masih bergotong-royong dan kekeluargaan.

Di bawah ini ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional :

a.       Tidak adanya pembagian struktur kerja

b.      Masih menerapkan tukar menukar atau barter

c.       Memiliki sifat kekeluargaan yang tinggi

d.      Proses produksi yang tergantung dari alam

e.       Memiliki alat produksi yang sederhana

2. Sistem Ekonomi Terpusat

Sistem Ekonomi Terpusat merupakan suatu sistem ekonomi yang sumber daya maupun pengolahannya direncanakan serta dikendalikan oleh pemerintah. Sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri berikut :

a.       Negara menguasai seluruh  alat produksi

b.      Kegiatan ekonomi dikendalikan secara terpusat

c.       Hak individu tidak diakui

d.      Pemerintah berhak mengatur segala bentuk kegiatan produksi/ distribusi maupun konsumsi

3. Sistem Ekonomi Bebas/Liberal

Sistem Ekonomi Liberal merupakan sistem ekonomi yang pengelolaanya diatur di dalam kekuatan pasar. Sistem ekonomi ini menghendaki adanya suatu kebebasan individu dalam kegiatan ekonominya. Artinya setiap individu diakui keberadaanya dan mereka bebas untuk bersaing. Sistem ini memiliki ciri-ciri berikut :

a.       Harga barang yang ditentukan oleh pasar

b.      Timbulnya persaingan yang bebas

c.       Adanya pengakuan dari hak individu

d.      Bebas mengejar keuntungan

e.       Modal yang memegang peranan sangatlah penting

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem Ekonomi Campuran merupakan sistem ekonomi yang berusaha mengurangi dari lemahnya yang timbul dari sistem ekonomi terpusat serta sistem ekonomi pasar. Ciri dari sistem ekonomi campuran :

a.       Memiliki campur tangan dari pemerintah

b.      Pihak swasta yang berperan dalam kegiatan ekonomi

Sistem ekonimi dan sistem politik

Definisi ekonomi polotik menurut Balaam merupakan disiplin intelektual yang mengkaji hubungan antara ekonomi dan politik. Menurut P. Todaro, ekonomi politik membahas hubungan politik dan ekonomi dengan tekanan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pakar lainnya menggunakan istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Dengan demikian ekonomi politik menjelaskan dan mengungkapkan hukum-hukum produksi kekayaan di tingkat negara dunia

Biasanya ketika berbicara atau membahas ekonomi maka ingatan akan langsung tertuju pada kata yang tidak lepas dari unsur produksi, komsumsi, distribusi, investasi, ekspor dan impor dan sebagainya yang tentu berbeda ketika membahas politik, istilah kata yang akan ditemukan seperti negara, ideologi, kelompok, pemerintah dan sebagainya. Kemudian seiring dengan perkembangan dunia, kajian mengenai ekonomi politik pun semakin luas. Dengan sengaja atau tidak kedua kata yang secara empiris maupun istilah berbeda tersebut, dipadu-padankan menjadi satu kalimat "ekonomi politik".Sehingga dari kata tersebut muncul kajian baru yang berkaitan dengan kegiatan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan  masayarakat atau rakyannya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara yang bersangkutan.

Istilah ekonomi pertama kali muncul di Perancis pada tahun 1615 dengan buku terkenal oleh Antoine Montchrétien de: Traité de l'Economie Politique. Physiocrats Prancis, Adam Smith, David Ricardo dan filsuf Jerman, dan sosial teori Karl Marx beberapa eksponen ekonomi politik. Pada 1805, Thomas Malthus menjadi profesor pertama Inggris ekonomi politik, di East India Company College, Haileybury, Hertfordshire. Guru pertama di dunia dalam ekonomi politik didirikan pada tahun 1763 di Universitas Wina, Austria, Joseph von Sonnenfels adalah profesor tetap pertama. Di Amerika Serikat, ekonomi politik pertama adalah mengajar di College of William dan Mary, pada tahun 1784 Adam Smith The Wealth of Nations adalah buku teks yang dibutuhkan .kedua istilah ini menunjukkan betapa eratnya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah seperti dalam dibidang moneter, fiskal dan komersial. Seperti yang telah dibahas pada sebelumnya, sebenarnya terdapat motif dari ekonomi politik, yaitu bahwa di dalam kegiatan ekonomi selalu ada yang namannya motif politik yang tidak bisa di pungkiri. Begitupun dalam kegiatan politik tak jarang terselip secara jelas motif ekonomi. Contoh : Ekspor Cina ke Amerika dikaitkan dengan kepentingan politik, seperti bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka serta merta AS mengancam akan meninjau kembali kebijakan perdagangannya dengan Cina, Indonesia ketika dianggap tidak mengendalikan keamanan di Timor Timur pasca jajak pendapat, IMF langsung menghentikan perundingan pemberian bantuan.

Dilihat dari pendekatannya, ekonomi memiiliki sifat yang sangat amat kental untuk memberikan pandangan bahwa politik dan ekonomi adalah satu hal yang berbeda. Ini berangkat dari pemikiran bahwa pasar dapat memperbaiki sendiri bila ada kegagalan atau kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pasar itu sendiri. Pandangan ini menekankan bahwa ekonomi harus berdiri diluar wilayah-willayah politik karena efektif atau tidaknya sebuah pasar itu diluar campur tangan  pemerintah. Hal ini merupakan khas pemikiran kaum klasik. Namun bila dari sudut pandang bahwa ekonomi adalah perekonomian maka  ekonomi membutuhkan kerangka politik dan instrument hukum di dalamnya. Dengan demikian akan terlihat adanya keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung  bahwa sebuah perilaku para pelaku pasar dalam ekonomi dan ekonomi itu sendiri memiliki hal-hal yang  erat kaitannya dengan politik. Hal tersebut tampak baik dalam bentuk sistemnya, budaya, kerangka teori, intrumen, lembaga-lembaga kepentingan dan lain-lain.

keterkaitan antara ekonomi dan politik telah jelas terutama di dunia kemodernan dan serba canggih saat ini, kedepannya hampir tidak akan ada batasan-batasan yang kuat untuk menyekat satu dengan yang lain. Seperti sistem politik saat ini yang sangat berpengaruh dalam menentukan pola konsep ekonomi yang haru dilaksanakan seperti ambil kasus RRC atau Republik Rakyat China yang secara politik jauh dari kata demokratis secara ekonomi berkebalikan dengan sistem politiknya, teramat kapitalis dan sangat mendukung pasar bebas, atau Singapura yang menganut Liberalisme dalam perekonomian namun secarra politik justru jauh berbeda dari sistem perekonomiannya. Disini penekanan secara teoritis juga lahir ketika ekonomi memberikan kontribusi besar bagi adanya sistem pasar pada politik dan menggunakan politiklah sebuah sumber daya bisa didistribusikan dan dialokasikan dalam sebuah instrument-instrumen pemerintahan guna mewujudkan cita-cita tertinggi negara yang bersangkutan

kapitalisme dan sosialisme

A. Sistem Ekonomi Sosialisme

Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.

Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan.

Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialisme

Pemilikan harta oleh negara

Kesamaan ekonomi

Disiplin Politik

Ciri-ciri Ekonomi Sosialisme:

Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).

Peran pemerintah sangat kuat

Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi

B. Sistem Ekonomi Kapitalisme

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.

Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalisme :

Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi

Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar

Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri

Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)

Perbedaan Konsep Ekonomi Kapitalisme, dan Sosialisme

Konsep	Kapitalisme	Sosialisme
Sumber kekayaan	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)	Sumber kekayaan sangat langka( scarcity of resources)
Kepemilikan	Setiap pribadi di bebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang di peroleh nya	Sumber kekayaan di dapat dari pemberdayaan tenaga kerja (buruh)
Tujuan Gaya hidup perorangan	Kepuasan pribadi	Ke setaraan penghasilan di antara kaum buruh

Jadi, tabel di atas menerangkan 2 konsep sistem per ekonomian yaitu: Kapitalisme, dan Sosialisme.

Konsep dari ekonomi kapitalisme sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh dengan cara bekerja keras di mana setiap perorangan boleh memiliki kekayaan yang tiada batas, untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam sistim ekonomi kapitalisme perusahaan di miliki oleh perorangan. Terjadi nya pasar (market) dan terjadinya demand and supply adalah ciri khas dari ekonomi kapitalisme. Keputusan yang diambil atas isu yang terjadi seputar masalah ekonomi sumbernya adalah dari kalangan kelas bawah yang membawa masalah tersebut ke level yang lebih atas.

Dan konsep ekonomi sosialisme, sumber kekayaan itu sangat langka dan harus di peroleh lewat pemberdayaan tenaga kerja (buruh), di semua bidang, pertambangan, pertanian, dan lainnya. Dalam sistem Sosialisme, semua Bidang usaha dimiliki  dan diproduksi oleh Negara. Tidak terciptanya market

(pasar) dan tidak terjadinya supply dan demand, karena Negara yang menyediakan semua kebutuhan rakyatnya secara merata. Perumusan  masalah dan keputusan di tangani langsung oleh negara.

Persaingan Terkendali

                Dalam sistem ekonomi indonesia ada persaingan tidak sempurna (Oligopoli,Monopoli,dsb) tetapi pemerintah kerena pemerintah tetap mengendalikan ekonomi dalam negara.karena pemerintah memberikan subsidi dan bantuan lainya kepada para pengusaha kecil dan menengah agar dapat terus bersaing dengan pengusaha yang lain sehingga kesejahteraan akan meningkat. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian negara, dengan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan. Serta mengatur segala situasi di lapangan .

Kadar Kapitalisme dan Sosialisme

Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:

(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian

Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.

Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.

Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.

(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.

Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.

Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

BAB 2/3

Sejarah pra kolonial

Sejarah awal

Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan tanggal adalah dari abad ke-5 mengenai dua kerajaan bercorak Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut.

Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).

Kerajaan Hindu-Buddha

* Kerajaan Salakanagara (150 – 362)
* Kerajaan Tarumanagara (358 – 669)
* Kerajaan Kutai
* Kerajaan Sriwijaya
* Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh (669 -1482)
* Kerajaan Kalingga
* Kerajaan Keritang
* Kerajaan Mataram (Mataram Kuno)
* Kerajaan Medang
* Kerajaan Kahuripan
* Kerajaan Kediri (1042 – 1222)
* Kerajaan Kanjuruhan
* Kerajaan Janggala
* Kerajaan Singasari (1222 – 1292)
* Kerajaan Majapahit (1292 – 1527)
* Kerajaan Dharmasraya
* Kerajaan Pajajaran
* Kerajaan Blambangan
* Kerajaan Sailendra
* Kerajaan Sanjaya
* Kerajaan Isyana
* Kerajaan Negara Daha
* Kerajaan Negara Dipa
* Kerajaan Tanjung Puri
* Kerajaan Nan Sarunai
* Kerajaan Kuripan
* Kerajaan Tulang Bawang
* Kerajaan Aru

Prasasti Tugu peninggalan Raja Purnawarman dari Taruma

Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal tarikh Masehi, dibawa oleh para musafir dari India antara lain: Maha Resi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana dan juga para musafir dari Tiongkok yakni musafir Budha Pahyien.

Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16.
Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakniSriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra. Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.

Kerajaan Islam

Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, Tiongkok, dll. Kerajaan tersebut dapat dibagi menjadi berdasarkan wilayah pusat pemerintahannya, yaitu di Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi.

* Kepaksian Sekala Brak
* Kesultanan Aceh (1496 – 1903)
* Kesultanan Asahan (1630 – 1946)
* Kerajaan Kemuning (1231 -1260)
* Kerajaan Batin Enam Suku (1260 – 1298)
* Kerajaan Indragiri (1298 – 27 September 1938)
* Kesultanan Banten (1524 – 1813)
* Kesultanan Bima (1640 – 1951)
* Kesultanan Bulungan (1731 – 1958)
* Kesultanan Buton (1332 – 1911)
* Kesultanan Bone (1392 – 1960)
* Kesultanan Cirebon (1529 – 1677)
* Kesultanan Kasepuhan ( 1677 – sekarang)
* Kesultanan Kanoman (1677 – sekarang )
* Kesultanan Kacirebonan (1807 – sekarang)
* Kesultanan Lingga-Riau (1824 – 1911)
* Kesultanan Deli (1669 – sekarang)
* Kesultanan Dompu
* Kesultanan Demak (1500 – 1550)
* Kesultanan Gowa (awal abad ke-16 – 1667?)
* Kesultanan Melayu Jambi (1616 – 1906)
* Kesultanan Kota Pinang
* Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura (1300 -1960, 1999 – sekarang)
* Kesultanan Langkat
* Kesultanan Pajang (1568 – 1618)
* Kesultanan Mataram (1586 – 1755)
* Kesultanan Kartasura
* Kerajaan Pasaman Kehasilan Kalam (abad ke-16 – akhir abad ke-18)
* Kesultanan Pagaruyung
* Kesultanan Inderapura
* Kerajaan Sungai Pagu
* Kesultanan Palembang
* Kesultanan Pontianak (1771)
* Kesultanan Samawa
* Kesultanan Sambas (1675)
* Kesultanan Serdang
* Kesultanan Siak Sri Inderapura
* Kerajaan Tanjungpura
* Kesultanan Ternate (1257 – Sekarang )
* Kesultanan Tidore (1110 – 1947)
* Kerajaan Tanah Hitu (1470-1682)
* Kerajaan Sumedang Larang
* Kasunanan Surakarta (13 Februari 1755 – sekarang)
* Kasultanan Yogyakarta (13 Februari 1755 – sekarang)
* Mangkunegaran (17 Maret 1757 – sekarang)
* Kadipaten Paku Alaman (17 Maret 1813 – sekarang)
* Kesultanan Malaka (abad ke-14 – abad ke-17)
* Kerajaan Samudera Pasai (abad ke-13 – abad ke-16)
* Kesultanan Banjar (1526-1905)
* Kerajaan Linge
* Kesultanan Perlak (abad ke-9 – abad ke-13)
* Kesultanan Pasir (1516)
* Kesultanan Kotawaringin
* Kerajaan Pagatan (1750)
* Kerajaan Tidung
* Kesultanan Berau (1400)
* Kerajaan Sambaliung (1810)
* Kerajaan Gunung Tabur (1820)
* Kesultanan Mempawah
* Kesultanan Kubu (1772 – 1958)

Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.[4]

Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan da’i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama ‘Sribuza Islam’. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.[5]

Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.

Kesultanan Islam kemudian semakin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.

Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk diantaranya: Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.

Sistem monopoli VOC

Dengan berbagai cara VOC berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia serta pelabuhan-pelabuhan penting. Kecuali itu, juga berusaha memaksakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Bagaimana VOC menjalankan usahanya tersebut? Pertama-tama berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting, yang akan dijadikan pusat VOC. Untuk keperluan tersebut ia mengincar kota Jayakarta. Ketika itu Jayakarta di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakrama sebagai adipati di Jayakarta.

Mula-mula VOC mendapat izin dari Pangeran Wijayakrama untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Tetapi ketika gubernur jenderal dijabat oleh J.P. Coen,

Pangeran Wijayakrama diserangnya. Kota Jayakarta direbut dan dibakar. Kemudian di atas reruntuhan kota Jayakarta, J.P. Coen membangun sebuah kota baru.

Kota baru itu diberinya nama Batavia. Peristiwa tersebut pada tahun 1619. Kota Batavia itulah yang kemudian menjadi pusat VOC.

Setelah memiliki sebuah kota sebagai pusatnya, maka kedudukan VOC makin kuat. Usaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting ditingkatkan. Cara melakukannya dengan politik dividi et impera atau politik mengadu domba. Mengadu dombakan sesama bangsa Indonesia atau antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tujuannya agar kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi lemah, sehingga mudah dikuasainya. VOC juga sering ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan kerajaan-kerajaan di Indonesia.

Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli, terutama di Maluku. Dalam usahanya melaksanakan monopoli, VOC menetapkan beberapa peraturan, yaitu sebagai berikut :

1. Rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah selain kepada VOC.

2. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC.

3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC.

Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan Pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi ialah patroli dengan perahu kora-kora, yang dilengkapi dengan senjata, untuk mengawasi pelaksanaan monopoli di Maluku. Bila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut di atas, maka pelanggarnya dijatuhi hukuman.

Hukuman terhadap para pelanggar peraturan monopoli disebut ekstirpasi. Hukuman itu berupa pembinasaan tanaman rempah-rempah milik petani yang melanggar monopoli, dan pemiliknya disiksa atau bisa-bisa dibunuh.

Bukan main kejamnya tindakan VOC waktu itu. Akibatnya penderitaan rakyat memuncak. Puluhan ribu batang tanaman pala dan cengkih dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh atau dijadikan budak. Ribuan pula rakyat yang melarikan diri meninggalkan kampung halamannya, karena ngeri melihat kekejaman Belanda.

Tidak sedikit yang meninggal di hutan atau gunung karena kelaparan. Tanah milik rakyat yang ditinggalkan, oleh VOC dibagi-bagikan kepada pegawainya. Karena kekejaman tersebut maka timbulah perlawanan di berbagai daerah.

Sistem tanam paksa

Jatuhnya kaum liberal di Parlemen Belanda menyebabkan pemerintahan didominasi  kaum konservatif. Gubernur Jenderal van der Capellen digantikan oleh Gubernur Jenderal van den Bosch, 16 Januari 1830.

Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan yang disebut Cultuurstelsel. Cultuurstelsel dalam bahasa Inggris adalah Cultivation System yang memiliki  arti sistem tanam.

Cultuurstelsel disebut juga Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, lada, kina, dan tembakau.dan tarum (nila).

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan.

Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain.

Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.

Cultuurstelsel diberlakukan  dengan  tujuan  memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu relatif singkat. Dengan harapan utang-utang Belanda yang besar dapat diatasi. Berikut ini pokok-pokok  cultuurstelsel.

Pokok-Pokok Sistem Tanam Paksa

1)    Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib.

2)    Lahan tanaman wajib bebas pajak, karena hasil yang disetor sebagai pajak.

3)    Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan.

4)    Tenaga dan waktu  yang diperlukan  untuk  menggarap tanaman wajib, tidak  boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi.

5)    Rakyat yang tidak  memiliki  tanah wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik  pemerintah.

6)    Jika terjadi kerusakan atau gagal panen, menjadi tanggung jawab pemerintah.

7)    Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada para penguasa pribumi (kepala desa

Untuk  mengawasi pelaksanaan tanam paksa, Belanda menyandarkan pada sistem tradisional  dan feodal. Para bupati dipekerjakan sebagai mandor/pengawas dalam tanam paksa. Para bupati  sebagai perantara tinggal meneruskan perintah dari pejabat Belanda.

Kalau melihat pokok-pokok cultuurstelsel dilaksanakan dengan semestinya merupakan aturan yang baik. Namun praktik di lapangan jauh dari pokok-pokok tersebut atau dengan kata lain terjadi penyimpangan.

Penyimpangan ini terjadi karena penguasa lokal, tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten.  Cultuur procenten = prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi penguasa pribumi / kepala desa yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi target dengan tepat waktu.

Berikut ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa.

1)    Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5.

2)    Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik  pajak

3)    Rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun.

4)    Kelebihan hasil tanam dari  jumlah  pajak ternyata tidak dikembalikan.

5)    Jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung  petani.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Sistem Tanam Paksa ini benar-benar dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan  negeri Belanda, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Bagi rakyat di Pulau Jawa, sistem tanam paksa dirasakan sebagai bentuk penindasan yang sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat menjadi melarat dan menderita. Terjadi kelaparan yang menghebat di Cirebon (1844), Demak (1848), dan Grobogan (1849). Kelaparan mengakibatkan kematian penduduk  meningkat.

Adanya berita kelaparan menimbulkan  berbagai reaksi, baik dari rakyat Indonesia maupun orang-orang Belanda. Rakyat selalu mengadakan perlawanan tetapi tidak pernah berhasil, karena bergerak sendiri-sendiri  secara sporadis dan tidak terorganisasi secara baik.

Reaksi dari Belanda sendiri yaitu adanya pertentangan dari golongan liberal dan humanis terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa yang dianggap berakibat menyengsarakan rakyat jajahan.

Masyarakat di negeri Belanda merasa malu dihadapan masyarakat eropa lain, bahwa kemakmuran yang mereka capai diperoleh dari kesengsaraan rakyat jajahan.

Pada tahun 1860, Edward Douwes Dekker yang dikenal dengan nama samaran Multatuli menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Max Havelar”. Buku ini berisi tentang keadaan pemerintahan kolonial  yang bersifat menindas dan korup di Jawa.

Di samping Douwes Dekker, juga ada tokoh lain yang menentang tanam paksa yaitu  Baron van Hoevel, dan Fransen van de Putte yang menerbitkan artikel “Suiker Contracten” (perjanjian gula).

Menghadapi berbagai reaksi yang ada, pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa, namun secara bertahap. Sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan pada tahun 1870 berdasarkan UU Landreform (UU Agraria), yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.

Meskipun Tanam Paksa sangat memberatkan rakyat, namun di sisi lain juga memberikan pengaruh yang positif  terhadap rakyat, yaitu:

1)    terbukanya lapangan pekerjaan,

2)    rakyat mulai mengenal tanaman-tanaman baru

3)    rakyat mengenal cara menanam yang baik

Sistem ekonomi kapitalis dan liberal

Sistem liberal kapitalis adalah sistem dimana warga negara diberi kebebasan untuk menetukan kegiatan ekonominya sesuai keahlian yang dimiliki orang tersebut dan dikembangkan secara bebas dengan sumber daya yang ada.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :

a.  Masyarakat diberi kebebasan.

Maksud : Setiap apa yang dilakukan oleh masyarakat tidak dibatasi oleh pemerintah.

b.  Pemerintah tidak ikut campur tangan.

Maksud : Sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat pemerintah tidak peduli/ikut campur tangan.

c.  Masyarakat terbagi menjadi dua golongan.

Maksud : Masyarakat umum terbagi menjadi golongan penguasa dan golongan rakyat kecil/miskin.

d.  Timbul persaingan dalam masyarakat.

Maksud : Masyarakat saling bersaing dalam kegiatan ekonomi.

e.  Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonomi.

Maksud : Apa yang dilakuakn di pasar merupakan suatu tindakan ekonomi.

f.   Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

Maksud : Kegiatan ekonomi yang dilakuakan untuk mewujudkan sesuatu barang yang berkualitas tinggi.

Contoh sistem ekonomi kapitalis :

  Kepemilikan licensy oleh perorangan karena keahliannya,contoh:

1.       Kepemilikan licency rangka dan aerodinamika pesawat terbang oleh Prof Dr.Ing. Bj Habibie.  

Kepemilikan Licency Microsoft Office oleh perusahaan Bill Gates.

Keuntungan :

1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat.

Maksud : Semangat untuk menunjukkan inisiatif dan kreasi mereka

2) Setiap individu bebas memiliki untuk sumber-sumber daya produksi.

Maksud : Semua individu bebas sebebas-bebasnya memiliki sumber daya produksi

3) Timbul persaingan semangat untuk maju.

Maksud : Persaingan –persaingan yang timbul membuat semangat untuk maju

4) Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi.

Maksud : Barang-barang yang dihasilkan bermutu tinggi

5) Efisiensi dan efektifitas tinggi.

Maksud : Efisiensi yang dimiliki dan efektifitas yang tinggi sangat perlu

Kelemahan :

1)Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.

Maksud : Menjatuhkan pesaingnya dengan curang yang tidak semestinya.                                      

2)Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

Maksud : Orang yang mendapat pekerjaan semakin kaya dan orang yang tidak mendapat pekerjaan menjadi semakin miskin.

3)Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

Maksud : Masyarakat banyak melakukan monopoli perdagangan sebab mereka tidak diatur oleh pemerintah.  

4) Banyak terjadinya gejolak dalam perekonomian kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5)Pemerataan pendapatan sulit dilakukan.

 Maksud : Pemerataan pendapatan yang dimiliki sangat sulit

Era pendudukan jepang

penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Presiden RI Soekarno.

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.

Latar belakang
Bulan Oktober 1941, Jenderal Hideki Tojo menggantikan Konoe sebagai Perdana Menteri Jepang. Sebenarnya, sampai akhir tahun 1940, pimpinan militer Jepang tidak menghendaki melawan beberapa negara sekaligus, namun sejak pertengahan tahun 1941 mereka melihat, bahwa Amerika Serikat, Inggris dan Belanda harus dihadapi sekaligus, apabila mereka ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Apalagi setelah Amerika melancarkan embargo minyak bumi, yang sangat mereka butuhkan, baik untuk industri di Jepang, maupun untuk keperluan perang.

Admiral Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang, mengembangkan strategi perang yang sangat berani, yaitu mengerahkan seluruh kekuatan armadanya untuk dua operasi besar. Seluruh potensi Angkatan Laut Jepang mencakup 6 kapal induk (pengangkut pesawat tempur), 10 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, 65 kapal selam serta 2.274 pesawat tempur. Kekuatan pertama, yaitu 6 kapal induk, 2 kapal perang, 11 kapal perusak serta lebih dari 1.400 pesawat tempur, tanggal 7 Desember 1941, akan menyerang secara mendadak basis Armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor di kepulauan Hawaii. Sedangkan kekuatan kedua, sisa kekuatan Angkatan Laut yang mereka miliki, mendukung Angkatan Darat dalam Operasi Selatan, yaitu penyerangan atas Filipina dan Malaya/Singapura, yang akan dilanjutkan ke Jawa. Kekuatan yang dikerahkan ke Asia Tenggara adalah 11 Divisi Infantri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur. Seluruh operasi direncanakan selesai dalam 150 hari. Admiral Chuichi Nagumo memimpin armada yang ditugaskan menyerang Pearl Harbor.

Hari minggu pagi tanggal 7 Desember 1945, 360 pesawat terbang yang terdiri dari pembom pembawa torpedo serta sejumlah pesawat tempur diberangkatkan dalam dua gelombang. Pengeboman Pearl Harbor ini berhasil menenggelamkan dua kapal perang besar serta merusak 6 kapal perang lain. Selain itu pemboman Jepang tesebut juga menghancurkan 180 pesawat tempur Amerika. Lebih dari 2.330 serdadu Amerika tewas dan lebih dari 1.140 lainnya luka-luka. Namun tiga kapal induk Amerika selamat, karena pada saat itu tidak berada di Pearl Harbor. Tanggal 8 Desember 1941, Kongres Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.

Perang Pasifik ini berpengaruh besar terhadap gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Tujuan Jepang menyerang dan menduduki Hndia-Belanda adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai sumber minyak utama.

1941

* 6 Januari, Belanda menangkap Thamrin, Douwes Dekker dan beberapa tokoh nasionalis lain. Thamrin meninggal di tahanan lima hari kemudian. Douwes Dekker diasingkan ke Suriname.
* 11 Januari - Tim perundingan Jepang yang baru dan lebih agresif di bawah Yoshizawa tiba di Batavia.
* Februari - Tekanan Jepang yang kian meningkat terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk "bergabung dengan Wilayah Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" ditolak Van Mook.
* 14 Mei - Jepang mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda, menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini.
* 6 Juni - Perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang, dan bahwa semua produk strategis (termasuk minyak dan karet) telah dikontrakkan untuk dikapalkan ke Britania dan Amerika Serikat.
* 11 Juli - Volksraad membentuk sebuah milisi Indonesia.
* 25 Juli - Jepang mengumumkan pembentukan sebuah "protektorat" atas Indochina.
* 26 Juli - Semua asset Jepang di Hindia Belanda dibekukan.
* 30 Juli - Pemerintah Belanda di pembuangan menjanjikan untuk mengadakan konferensi tentang Indonesia setelah perang.
* 30 November - Angkatan Laut Belanda di Hindia mulai dimobilisasi.
* 5 Desember - Pemerintah Hindia Belanda mengirim permintaan kepada Australia untuk mengirimkan pasukannya ke Ambon dan Timor. Pesawat-pesawat Angkatan Udara Australia dan personilnya tiba pada 7 Desember.
* 8 Desember - Jepang menyerang Malaya, mendarat di ujung selatan Thailand dan utara Malaya. Jepang mulai menyerang Filipina. Belanda, di antara bangsa-bangsa lainnya, perang terhadap Jepang.
* 10 Desember - Kapal-kapal perang Britania, Prince of Wales dan Repulse ditenggelamkan dalam perbedaan beberapa jam saja satu sama lain di lepas pantai Malaya.
* 16 Desember - Orang-orang Aceh yang anti Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya.
* 17 Desember � Pasukan yang dipimpin oleh Australia mendarat di Timor Timur. Diktator Portugal Salazar memprotes.
* 17 Desember - Jepang melakukan serangan udara atas Ternate.
* Jepang mendarat di Sarawak.
* 22 Desember � Pasukan invasi utama Jepang mendarat di Filipina.
* Hatta menulis sebuah artikel surat kabar yang menyerukan agar bangsa Indonesia melawan Jepang.
* 24 Desember - Jepang menyerang pasukan-pasukan Britania di Kuching, Sarawak.

1942
Januari

* 2 Januari - Jepang merebut kota Manila.
* 3 Januari - Jepang merebut Sabah.
* 6 Januari - Jepang merebut Brunei.
* 6 Januari � Serangan udara Jepang pertama atas Ambon.
* 10 Januari - Jepang mulai menginvasi Indonesia di Kalimantan (Tarakan) dan Sulawesi (Manado).
* 11 Januari - Jepang merebut Tarakan.
* 12 Januari - Van Mook melakukan perjalanan darurat ke Amerika Serikat, meminta tambahan pasukan, dan agar Hindia Belanda tidak dilupakan dalam pertahanan Sekutu.
* 13 Januari - Jepang merebut Manado.
* 15 Januari - Jen. Wavell dari Britania mengambil alih komando atas ABDACOM, komando gabungan Sekutu pertama (Australia, Britania, Belanda, Amerika) di dalam perang.
* 16 Januari � Agen-agen Aceh kembali dari Malaya dengan janji-janji dukungan Jepang dalam melawan Belanda.
* 23 Januari - Jepang merebut Balikpapan meskipun terdapat serangan balasan dari Belanda dan A.S.
* 25 Januari - Jepang merebut Kendari di Sulawesi.
* 30 Januari - Jepang menyerang Ambon. Pasukan-pasukan KNIL dan Australia menghancurkan pasokan agar tidak jatuh ke tangan Jepang. Kota Ambon direbut dalam tempo 24 jam. Pertempuran berlanjut hingga 2 Februari. Sejumlah 90 persen pasukan pertahanan Australia menjadi korban, banyak di antaranya yang dibantai pada Februari setelah ditawan.
o Pasukan Britania mengevakuasi Malaya dan lari ke Singapura.

Februari

* 1 Februari - Jepang merebut Pontianak.
* 3 Februari - Jepang mengebom Surabaya, memulai serangan udara terhadap sasaran-sasaran di Jawa.
* 4 Februari -Pertempuran Selat Makassar (pertempuran laut antara Kalimantan dan Sulawesi): Angkatan Udara dan Laut Jepang memaksa Sekutu untuk mundur hingga ke Cilacap. Jepang maju hingga ke Sulawesi.
* 6 Februari - Jepang mulai mengebom Palembang.
* 8 Februari - Jepang mulai melakukan serangan utama atas Singapura.
* 9 Februari - Jepang mengebom Batavia, Surabaya dan Malang.
* 10 Februari - Jepang merebut Makassar.
* 13 Februari - Jepang mendaratkan pasukan parasut di Palembang, merebut kota dan industri minyaknya yang berharga.
* 15 Februari - Singapura jatuh; 130.000 pasukan di bawah komando Britania ditawan sebagai tawanan perang.
* 18 Februari - Van Mook, di Australia, memohon agar pasukan Sekutu melakukan serangan. Bali diduduki Jepang.
* 19 Februari -Pertempuran Selat Badung (pertempuran laut antara Bali dan Lombok): sebuah satuan kecil pasukan Jepang memukul mundur pasukan Belanda dan Australia. Jepang mendarat di Bali. Serangan udara pertama Jepang atas Darwin, Australia.
* 20 Februari - Jepang mendarat di Timor dan tanggal 24 Februari tentara Jepang telah menguasai Timor.
* 23 Februari - Revolusi melawan Belanda dimulai di Aceh dan Sumatra Utara, dengan dukungan Jepang.
o Belanda memindahkan Soekarno ke Padang; Soekarno lolos dalam kekacauan sementara Belanda melakukan evakuasi.
o Belanda mengevakuasi Sjahrir dan Hatta dari Banda lewat udara beberapa menit sebelum Jepang mulai mengebom pulau itu.
o Jepang mengklaim Timor; pasukan-pasukan Australia terus melakukan perang gerilya.
* 27 Februari

Pertempuran Laut Jawa: Dalam pertempuran di Laut Jawa dekat Surabaya yang berlangsung selama tujuh jam, Angkatan Laut Sekutu dihancurkan, kapal-kapal perusak Amerika lolos ke Australia. Sekutu kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya (Destroyer). Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut India-Belanda, yang baru dua hari sebelumnya, tanggal 25 Februari 1942 ditunjuk menjadi Tactical Commander armada tentara Sekutu ABDACOM, tenggelam bersama kapal perang utamanya (Flagship) De Ruyter.


* 28 Februari

Tanggal 28 Februari 1942, Tentara Angkatan Darat ke-16 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa. Pertama adalah pasukan Divisi ke-2 mendarat di Merak,Banten, kedua adalah Resimen ke-230 di Eretan Wetan, dekat Indramayu dan yang ketiga adalah Divisi ke-48 beserta Resimen ke-56 di Kragan. Ketiganya segera menggempur pertahanan tentara Belanda. Setelah merebut Pangkalan Udara Kalijati (sekarang Lanud Suryadarma), Letnan Jenderal Imamura membuat markasnya di sana. Imamura memberikan ultimatum kepada Belanda, bahwa apabila tidak menyerah, maka tentara Jepang akan menghancurkan tentara Belanda.

Maret

Pada Maret 1942, pasukan-pasukan Sekutu di Jawa diberitahukan oleh mata-mata bahwa suatu kekuatan Jepang sejumlah 250.000 sedang mendekati Bandung, sementara kenyataannya kekuatannya hanya sepersepuluh jumlah itu. Informasi yang keliru itu mungkin merupakan bagian dari alasan mengapa Sekutu menyerah di Jawa.

Belanda sesungguhnya memindahkan kaum Komunis yang ditahan di kamp-kamp penjara di Hindia Belanda, sebagian dari mereka sejak 1926, ke penjara-penjara di Australia ketika Jepang tiba.

* 1 Maret - Pertempuran Selat Sunda: Pasukan invasi Jepang mendarat di Banten.
o Pasukan invasi Jepang mendarat di sebelah barat Surabaya.
o Serangan udara Jepang atas Medan.
* 5 Maret - Serangan udara Jepang di Cilacap. Jepang masuk ke Batavia.
* 7 Maret - Jepang merebut Cilacap.
* 7 Maret - Rangoon jatuh ke tangan Jepang.
* 8 Maret - Jepang merebut Surabaya.
* 9 Maret

Pada 9 Maret 1942, Gubernur Jenderal Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer bersama Letnan Jenderal Hein ter Poorten, Panglima Tertinggi Tentara India-Belanda datang ke Kalijati dan dimulai perundingan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Tentara Jepang yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Imamura menyatakan, bahwa Belanda harus menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Letnan Jenderal ter Poorten, mewakili Gubernur Jenderal menanda-tangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dengan demikian secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia-Belanda sejak itu berada di bawah kekuasaan dan administrasi Jepang. Hari itu juga, tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memerintahkan kepada seluruh tentara India Belanda untuk juga menyerahkan diri kepada balatentara Kekaisaran Jepang.

Para penguasa yang lain, segera melarikan diri. Dr. Hubertus Johannes van Mook, Letnan Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda bagian timur, Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur, melarikan diri ke Australia. Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen, perwira Angkatan Udara Kerajaan Belanda melarikan diri dan meninggalkan isterinya di Bandung. Tentara KNIL yang berjumlah sekitar 20.000 di Jawa yang tidak sempat melarikan diri ke Australia ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara Jepang. Sedangkan orang-orang Eropa lain dan juga warganegara Amerika Serikat, diinternir. Banyak juga warga sipil tersebut yang dipulangkan kembali ke Eropa.

* 11 Maret - Perlawanan Aceh terlibat dalam pertempuran dengan Belanda yang sedang mengundurkan diri.
* 12 Maret - Jepang mendarat di Sabang. Operasi-operasi di Aceh selesai sekitar 15 Maret.
* 12 Maret - Jepang tiba di Medan.
* 18 Maret - Jepang merebut Padang.
* 28 Maret - Pasukan Belanda terakhir di Sumatra menyerah di Kutatjane, di selatan Aceh.
o Jepang melarang semua kegiatan politik dan semua organisasi yang ada. Volksraad dihapuskan. Bendera merah-putih dilarang.
o Angkatan Darat ke-16 Jepang menguasai Jawa; Angkatan Darat ke-25 di Sumatra (markas besar di Bukittinggi); Angkatan Laut menguasai Indonesia timur (markas besar di Makassar).

April

Pada April 1942, sekitar 200 tentara Sekutu yang telah melarikan diri ke bukit-bukit di Jawa Timur dan terus berperang, ditangkap oleh Jepang di bawah perintah Imamura. Mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke kandang-kandang ternak dari bambu, dibawa dengan kereta-kereta api terbuka ke Surabaya, lalu dibawa ke laut dan dilemparkan ke ikan-ikan hiu, sementara masih berada di dalam kandang-kandang bambu itu. Imamura dinyatakan bersalah atas kekejaman ini oleh sebuah peradilan militer Australia setelah perang.

* 7 April - Tiga orang pegawai Radio Hindia Belanda dihukum mati karena memainkan lagu kebangsaan Belanda pada 18 Maret, setelah menyerahnya Belanda.
* 7 April - Jepang merebut Ternate.
o Jepang mencoba untuk membentuk gerakan Tiga A; memulai kampanye propaganda.

*
o ABDACOM dibubarkan. Britania dan Amerika membagi tanggung jawab perang: Britania akan mencoba untuk merebut kembali Malaya dan Sumatra serta Burma. Sisanya di Pasifik dan Indonesia menjadi tanggung jawab AS (yang bekerja sama dengan Australia).
* 19 April - Jepang merebut Hollandia (kini Jayapura).

Mei

* 9 Mei - Jepang menduduki Lombok.
* 13 Mei - Jepang menduduki Sumbawa.
* 14 Mei - Jepang mendarat di Flores, pendudukan selesai pada 17 Mei.
* 16 Mei - Jepang menduduki Sumba.

Juni

* 17 Juni - Pemerintah Belanda di pengungsian di London membentuk dewan konsultatif untuk urusan-urusan Hindia Belanda.

Juli

Pilihan satu-satunya yang dimiliki Soekarno dan Hatta adalah pura-pura bekerja sama dengan Jepang. Tujuan akhirnya, sudah tentu, bukanlah untuk mendukung Jepang, melainkan untuk mendapatkan kemerdekaan untuk Indonesia. Belakangan, Belanda yang kembali akan mencoba untuk menduuh Soekarno sebagai kolaborator Jepang guna mendapatkan dukungan Britania dalam menghadapi republik Indonesia yang baru terbentuk..

Sjahrir memimpin gerakan di bawah tanah dari rumah kakak perempuannya di Cipanas, dekat Bogor. Informasi seringkali dan dengan diam-diam dibagikan Soekarno, yang mendapatkannya dari lingkaran dalam Jepang, dan Sjahrir.

* Satuan sisa-sisa tentara KNIL dikirim ke Kai, Aru dan Kepualuan Tanimbar.
* Jepang mengumpulkan Soekarno, Hatta, dan Sjahrir di Jakarta.
* Soekarno, Hatta, Sjahrir bertemu secara rahasia: Soekarno untuk mengumpulkan massa untuk kemerdekaan, Hatta untuk menangani hubungan-hubungan diplomatik, Sjahrir untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawah tanah.
* Soekarno menerima tawaran Jepang untuk menjadi pemimpin pemerintah Indonesia, tetapi bertanggung jawab kepada militer Jepang.
* 30 Juli - Jepang menduduki Kep. Kai dan Aru, setelah sejumlah perlawanan di Kai.
* 31 Juli - Jepang merebut Kep. Tanimbar sejumlah perlawanan oleh KNIL dan detasemen-detasemen Australia di Saumlaki.

Agustus, September, Oktober

* 29 Agustus - Jepang mulai memindahkan sejumlah pasukan dari Sumatra dan Jawa ke Kep. Solomon.
* September, orang-orang Muslim Indonesia menolak untuk memberi hormat kepada Kaisar Jepang di Tokyo. Peristiwa di Sukamanah, Singaparna Tasikmalaya-Jawa Barat bukti nyata penolakan tersebut. Haji Zaenal Mustafa mengangkat senjata kepada Jepang walaupun kemudian berhasil ditumpas dan beliau dihukum mati di Ancol. Sebagai penghormatan, nama Haji Zaenal Mustafa menjadi nama jalan terpenting di Tasikmalaya.
* Oktober, Kemajuan militer Jepang di Pasifik terhenti; para komandan Jepang disuruh mengembangkan sentimen-sentimen pro-Jepang di wilayah-wilayah pendudukan.
* 16 Oktober -Tentara ke-16 Jepang mengirimkan pasukan-pasukan pengawal ke Lombok, Sumba dan Timor.

Pada mulanya, propaganda Jepang kedengaran seperti perbaikan dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Setelah itu, pasukan-pasukan Jepang mulai mencuri makanan dan menangkapi orang untuk dijadikan pekerja paksa, sehngga pandangan bangsa Indonesia terhadap mereka mulai berbalik.

Militer Jepang membuat tiga kesalahan besar terhadap bangsa Indonesia:

1. kerja paksa: banyak laki-laki Indonesia diambil dari tengah keluarga mereka dan dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan banyak pekerjaan berat lainnya dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk. Ribuan orang mati atau hilang.
2. pengambilan paksa: tentara-tentara Jepang dengan paksa mengambil makanan, pakaian dan berbagai pasokan lainnya dari keluarga-keluarga Indonesia, tanpa memberikan ganti rugi. Hal ini menyebabkan kelaparan dan penderitaan semasa perang.
3. perbudakan paksa terhadap perempuan: banyak perempuan Indonesia yang dijadikan "wanita penghibur " bagi tentara-tentara Jepang.

Selain itu, Jepang menahan banyak warga sipil Belanda di kamp-kamp tahanan dalam kondisi-kondisi yang sangat buruk, dan memperlakukan tahanan perang militer di Indonesia dalam keadaan yang buruk pula.

Namun, kejahatan-kejahatan perang di -- yang sangat serius -- pada kenyataannya tidak seburuk dengan apa yang dilakukan di Tiongkok atau Korea pada masa yang sama. Sejumlah komandan, seperti misalnya Jen. Imamura di Jawa, secara terbuka dikritik di koran-koran Jepang karena terlalu "lunak". Bahkan ada sejumlah perwira Jepang yang bersimpati dengan gagasan kemerdekaan Indonesia, dan yang bahkan memberikan dukungan mereka kepada tokoh-tokoh dan organisasi politik Indonesia, hingga kepada Soekarno sendiri.

November, Desember

* November, Pemberontakan di Aceh diredam oleh Jepang.
* Jenderal Imamura digantikan oleh Jenderal Harada.
* 7 Desember - Ratu Wilhelmina dari kerajaan Belanda, di pengasingan berpidato menjanjikan perbaikan hubungan kembali dengan jajahan setelah perang selesai.
* 27 Desember - Jepang membuka kamp interniran pertama untuk perempuan Belanda di Ambarawa.

1943

* Januari, Jepang menangkap Amir Sjarifuddin untuk mematahkan gerakan perlawanannya. Sjarifuddin dijatuhi hukuman mati, tetapi Soekarno mengintervensi dan membelanya atas nama pribadi. Kasus Amir Sjarifuddin ini cukup unik. Ia seorang komunis namun menerima dana dari pemerintah Belanda untuk mendukung gerakan perlawanan terhadap Jepang.
* 9 Februari - Jepang mengirim tambahan pasukan ke Tanimbar, Kepulauan Kai dan Irian Barat.
* 10 Februari - Gerilyawan Autralia ditarik dari Timor Timur setelah setahun berperang di dalam hutan.
* 9 Maret - Jepang membentuk Putera (Pusat Tenaga Rakyat), sebuah sayap organisasi politik. Soekarno menjadi ketuanya, Hatta dan Ki Hadjar Dewantara salah satu anggotanya.
* Jepang membentuk sayap militer lokal, disebut Heiho untuk menjadi unit reguler Jepang. Tentara Heiho dari Indonesia adalah kombinasi antara sukarelawan dan milisi. Tentara Jepang membedakan perlakuan terhadap Heiho dan tentara Jepang.
* Juli, Jepang menangkap sekitar 1000 pejuang di Kalimantan Selatan
* 7 Juli - Perdana Menteri Jepang Tojo menjanjikan pemerintahan otonomi terbatas bagi Indonesia dalam pidatonya di Gambir.
* 13 Agustus - Amerika melancarkan serangan bom dari Australi terhadap Balikpapan.
* Jepang mulai mengambil alih perkebunan gula untuk menguasai produksi gula. Para manajer Eropa dikirim kamp interniran. Di sekitar waktu ini, banyak Gereja Kristen Protestan didirikan oleh orang Indonesia setelah pendeta dan misionaris Belanda dikirim ke kamp interniran Jepang.
* September, pemberontakan melawan Jepang berhasil ditumpas di Kalimantan Selatan dan Barat.
* 8 September - Perintah dari Markas Besar Militer Jepang di Saigon untuk membentuk "Giyugun" (angkatan bersenjata lokal) di sepanjang Asia Tenggara. Pada akhir peperangan, sekitar dua juta orang Indonesia telah direkrut untuk menjadi Giyugun atau menjadi Heiho. Jepang merasa perlu merekrut orang lokal untuk pertahanan, karena tentara Jepang terus ditarik untuk perang dengan Sekutu di Pasifik.
* 3 Oktober - Jepang membentuk Giyugun di Sumatra dan Jawa. Pasukan di Jawa disebut PETA (Pembela Tanah Air). Banyak tokoh yang tergabung dalam PETA, termasuk Soedirman dan Soeharto. Aktivis kemerdekaan menganggap pelatihan militer tidak begitu mendukung kekuatan Jepang dibanding persiapan untuk kemungkinan kemerdekaan. Pada pertengahan 1945, ada 120.000 pejuang tergabung dalam PETA. Kelompok ini yang kemudian akan membentuk inti Angkatan Bersenjata Indonesia.
* Oktober, payung organisasi MIAI berganti nama menjadi Masyumi (Majelis Syurah Muslimin Indonesia).
* Jepang mulai melancarkan kerja paksa terhadap penduduk desa (romusha), ribuan orang mati dan hilang. Jepang mulai menjarah beras.
* Brigade Angkatan Laut Belanda di pengasingan mulai pelatihan pada Camp Lejeune, North Carolina, dengan tujuan akhir merebut kembali Hindia Belanda.
* 3 November - Hatta berpidato menghimbau orang Indonesia untuk bergabung dengan PETA.
* 10 November - Soekarno, Hatta, dan Kyai Bagus Hadikusumo berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Kaisar Jepang. Ini adalah pertama kali Soekarno bepergian ke luar negeri.
* Desember, Barisan Hizbullah dibentuk oleh Jepang, sebuah angkatan perang pemuda Muslim yang berhubungan dengan Masyumi.

1944

* Januari, Putera digantikan oleh Jawa Hokokai. Soekarno menjadi pemimpinnya.
* 19 April - Sekutu menjatuhkan bom di Sabang, Aceh.
* 22 April - Sekutu menguasai Hollandia (sekarang Jayapura).
* 9 Mei - Komandan Jepang memutuskan meninggalkan Irian Barat.
* 17 Mei - Serangan udara Sekutu di Surabaya.
* 21 Mei - Tentara Amerika mendarat di Biak.
* 4 Juni - Jepang melancarkan serangan balik ke Biak.
* Agustus, Barisan Pelopor yang dibentuk oleh sayap pemuda Jawa Hokokai (setelah kemerdekaan berganti nama menjadi Barisan Benteng).
* 11 Agustus - Serangan udara Sekutu di Palembang.
* 28 Agustus - Ambon luluh lantak akibat serangan udara Sekutu.
* 8 September - Jenderal Koiso menjanjikan Indonesia akan merdeka dalam waktu yang tidak lama lagi.
* 8 September - tentara Amerika berhasil mengusir Jepang dari Biak.
* 15 September - Sekutu mendarat di Morotai. Otoritas Jepang mulai mengorganisir dewan regional (dengan kekuasaan sebagai penasehat saja).
* Oktober, tentara Australia mulai melancarkan serangan bom ke Balikpapan. Jepang mengorganisir sebuah Dewan Penasehat Pusat, serupa dengan Volksraad, namun tanpa kekuasaan legislatif.
* November, Gubernur Militer Harada digantikan oleh Yamamoto. Pakubuwono XII menjadi Susuhunan Surakarta.

1945
Januari-April

* 14 Februari - tentara Peta di Blitar menyerang gudang senjata Jepang.
* 1 Maret - Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sebuah komite untuk mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia, diumumkan pembentukannya oleh Jepang. Anggota-anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, Wahid Hasyim, dll. Pemimpinnya adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat.
* April, Wakil Admiral Jepang Maeda, pimpinan intelijen Angkatan Laut di Indonesia, mendukung perjalanan pidato keliling Soekarno dan Hatta ke Makassar.
* 30 April - Tentara Australia dan Belanda mendarat di Tarakan.

Mei

* 2 Mei - Diselengarakan sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sampai 1 Juni. Soepomo berpidato tentang integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Timor Portugis, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang. Yamin juga menyarankan bahwa Indonesia baru harus mengabaikan hukum internasional dan mendeklarasikan semua area samudra antara pulau-pulau sebagai perairan teritorial. Kontroversi terus berlanjut diantara peserta sidang BPUPKI mengenai aturan Islam dalam Indonesia yang baru.
* 3 Mei - Gerilyawan Aceh menyerang pos Jepang di Pandrah, berhasil membunuh seluruh tentara Jepang.

Juni

* Maeda mendukung perjalanan Soekarno dan Hatta ke Bali dan Banjarmasin untuk berpidato.
* 1 Juni - Soekarno menjelaskan tentang doktrin "Pancasila" di depan BPUPKI.
* 10 Juni - Tentara Australia mendarat di Brunei, tentara Belanda mendarat di Sumatra Utara.
* 22 Juni - Sebuah komisi khusus dipimpin Soekarno dibentuk untuk memecahkan perselisihan atas peran Islam dalam Republik yang baru, dan setuju dengan menghadiahkan bahasa kompromi, yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bahasa kompromi ini menyebutkan bahwa hanya yang beragama Islam yang diwajibkan untuk mengikuti Hukum Islam.
* 24 Juni - Tentara Sekutu mendarat di Halmahera.

Juli

* Militer Jepang mengadakan pertemuan di Singapura. Merencanakan pengalihan kekuasaan Indonesia kepada pimpinan pejuang kemerdekaan Indonesia.
* 1 Juli - Tentara Australia menguasai Balikpapan, pesawat Amerika menjatuhkan bom di Watampone.
* 8 Juli - Sekolah Islam Tinggi didirikan di Jakarta (ini menjadi cikal bakal IAIN)
* 10 Juli-17 Juli - Diselenggarakan sidang kedua BPUPKI untuk membicarakan rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia. Hatta melakukan kritik terhadap pernyataan Yamin, dan menyarankan Irian Barat sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam Indonesia. Soekarno mendukung Yamin. Haji Agus Salim menyarankan agar rakyat yang berada di bawah bekas kekuasaan Inggris dan Portugis dapat memilih apakan akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Mayoritas anggota memilih bahwa Indonesia harus memasukkan Malaya, Sarawak, Sabah dan Timor Portugis, seluruh wilayah Hindia-Belanda sebelum perang.
* 11 Juli - Amerika melancarkan serangan udara di Sabang.

Cita – cita ekonomi merdeka

Perekonomian global sedang anjlok. Namun, pada saat bersamaan, perekonomian Indonesia justru tumbuh. Memasuki tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi 6,5 persen. Lalu, juga pada tahun  2013 mendatang, PDB Indonesia diperkirakan 1 Triliun USD.

Gara-gara angka-angka di atas, banyak orang terkesima dengan performa ekonomi Indonesia. Banyak yang mengira, dengan pertumbuhan ekonomi sepesat itu, bangsa Indonesia sudah sejahtera. Lembaga rentenir Internasional, IMF (Dana Moneter Internasional), turut terkesima dan memuja-muja pertumbuhan itu.

Namun, fakta lain juga sangat mencengankan. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011 menjadi 0,41. Padahal, pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33.

Data lain juga menunjukkan, kekayaan 40 orang terkaya Indonesia mencapai Rp680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB. Konon, nilai kekayaan dari 40 ribu orang itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Data lain menyebutkan, 50 persen kekayaan ekonomi Indonesia hanya dikuasai oleh 50 orang.

Ringkas cerita, pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Yang terjadi, sebagian besar aset dan pendapat ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Sementara mayoritas rakyat tidak punya aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Akhirnya, terjadilah fenomena: 1% warga negara makin makmur, sementara 99% warga negara hidup pas-pasan.

Akhirnya, kita patut bertanya, apakah pembangunan ekonomi semacam itu yang menjadi cita-cita kita berbangsa? Silahkan memeriksa cita-cita perekonomian kita ketika para pendiri bangsa sedang merancang berdirinya negara Republik Indonesia ini.

Bung Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta, Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat. “Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di New York, AS, tahun 1960)

Karena itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Artinya, dengan penjelasan di atas, berarti cita-cita perekonomian kita tidak menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat. Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.

Supaya cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita: Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi (ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi, yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme). Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi, termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur), proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.

Akibatnya, cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas. Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya, yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah, ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke negeri-negeri kapitalis maju.

Ketimpangan ekonomi kian menganga. Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik. Mayoritas rakyat (75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan jaminan sosial. Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di negara-negara lain

Ekonomi Indonesia setiap pemerintahan orde lama , orde baru , reformasi

1.  PEMERINTAHAN ORDE LAMA

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak  tokok-tokoh negara yang saat itu telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tetapi pada pemerintah orde lama masih belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi negara Republik Indonesia yang memburuk.

- Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain  disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan   persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

d.  Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

-  Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk  mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir)

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

- Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia.

2. PEMERINTAHAN ORDE BARU

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Orde Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan [[1998].

·      Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur Administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan Aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

·      Eksploitasi sumber daya

Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

·      Warga Tionghoa

Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Kesenian Barongsaisecara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam menggunakan bahasa Mandarin.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6 kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

·      Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996     telah mencapai lebih dari AS$1.000

* Sukses transmigrasi

* Sukses KB

* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

* Pembangunan Indonesia yang tidak merata

* Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

* Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

3.  PEMERINTAHAN REFORMASI

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Presiden BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang. Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan, kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi;

b. masa depan ABRI;

c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a.    Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1.      UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

2.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b.    Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c.    Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d.   Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

Sumber : http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2014/02/sistem-ekonomi-di-indonesia.html

http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/pengertian-ekonomi-politik8_8.html

http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2013/09/monopoli-perdagangan-voc-di-indonesia.html

http://harunarcom.blogspot.com/2014/01/cultuurstelsel-atau-sistemtanam-paksa.html

http://indonesiaindonesia.com/f/2382-indonesia-era-jepang/

http://www.berdikarionline.com/editorial/20130118/cita-cita-perekonomian.html